BENGKULU, ITNews
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, menegur PT Pertamina untuk tidak memikirkan keuntungan atau kerugian saat menyediakan layanan bagi warga setempat.
Usin menyampaikan pernyataan tersebut mengenai kekurangan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
“Persoalan kekurangan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu saat ini sesungguhnya dapat dicegah apabila PT Pertamina Patra Niaga, yang bertugas untuk menjual dan mendistribusi BBM ke berbagai daerah di Indonesia, mampu mengambil tindakan antisipatif pada saat terjadinya pendangkalan di pelabuhan Pulau Baai awal tahun tersebut,” jelas Usin kepada ITNews, Selasa (27/5/2025).
Usin mengatakan bahwa pernyataan yang menyebut Pertamina rugi karena pengerukan jalur pelabuhan dan biaya distribusinya merupakan informasi yang salah untuk diberitahukan pada publik.
Menurut dia, ketidaktepatan dari Pertamina sudah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, lebih-lebih lagi dalam beberapa bulan belakangan serta secara khusus di minggu-minggu ini.
“Bukankah sudah jelas bahwa krisis bahan bakar minyak menyebabkan banyak sektor perekonomian warganya terhenti? Kenaikan harga BBM di pasaran ritel, bukankan hal ini telah dipertimbangkan oleh Pertamina sebagai perusahaan monopoli yang memiliki kuasa dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk di Bengkulu?” katanya dengan tegas.
“Pertamina jangan berbicara tentang keuntungan atau kerugian saat membantu dan melayani rakyat,” tambahnya.
Usin menekankan bahwa baik negara maupun perusahaan swasta tak dapat membenarkan ketidaktelitian mereka dengan mengatakan ada dampak merugikan pada layanan publik bagi masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk mengklaim kompensasi atas kerugian yang dialami karena ketidaktepatan Pertamina dalam pengelolaan pendistribusian BBM di Provinsi Bengkulu.
Dia menambahkan bahwa gugatan semacam itu bisa diajukan melalui proses hukum perdata atau gerakan kelompok oleh pihak individual, grup tertentu, atau organisasi pemelindung konsumen terhadap Pertamina.
Usin juga Usin memberikan berbagai macam jawaban agar dapat mengambil tindakan cepat selama beberapa hari ke depan diantaranya adalah:
Peningkatan distribusi bahan bakar minyak melalui penambahan armada pengangkut sampai 200% dari total kendaraan yang digunakan sebelumnya. Apabila semula terdapat 100 armada, maka kuantitas itu perlu ditambah menjadi 300 unit.
Selanjutnya, PT Pertamina Patra Niaga bisa melaksanakan program consignment dengan para distributor solar industri yang berada di jaringannya guna mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di wilayah Provinsi Bengkulu.
Selanjutnya, pastikan pendistribusian bahan bakar khusus, yaitu Dexlite, Pertamina DEX, Pertamax, serta Pertamax Turbo, dilakukan lewat pertashop untuk mencegah kerumunan antrean di SPBU.
Usin juga mengusulkan agar Pertamina mencakup semua anggota Forkompimda dan mendirikan satuan tugas atau task force untuk memantau setiap tahap penyebaran waktu.
Dengan mengikuti tahapan-tahapan itu, Usin yakin persoalan kekurangan bahan bakar minyak serta antreannya bisa dituntaskan dengan baik, sehingga dampak negatif yang dialami warga di Propinsi Bengkulu pun akan berkurang.
“Ini karena masalah sebenarnya tidak terletak pada kuotanya. Bahkan kalau kita tambah sampai 1.000 persen kuota untuk Provinsi Bengkulu, namun distribusi BBM melalui jalur darat masih tertunda dikarenakan perlu pasokan dari provinsi lain yang bersebelahan, maka hal itu akan sia-sia semata,” jelas Usin.
Klarifikasi Pertamina
Saat yang sama, wakil dari PT Pertamina Bengkulu, Fauzan, menyatakan bahwa distribusi bahan bakar minyak di Bengkulu sekarang tergantung pada rute darat melalui Lubuk Linggau dan Jambi karena kapal tangki tidak dapat memasuki Pelabuhan Pulau Baai.
Hal ini diumumkan saat pertemuan bersama dengan gubernur pada hari Senin, 26 Mei 2025.
“Distribusi dari Palembang menuju Lubuk Linggau menggunakan kereta api, namun saat ini terdapat hambatan operasional. Akibatnya, persediaan di Lubuk Linggau habis,” ungkap Fauzan. Saat ini, pihak Pertamina sedang bekerja sama dengan PT KAI guna mempercepat penanganan masalah tersebut dan mengembalikan aliran distribusi.
