TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS –
Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Belitung mengkritik pengelolaan anggaran opsyen PKB yang dipandang tak sesuai dengan tujuan semestinya.
Perhatian tersebut tertuju pada program perawatan jalanan di sekitar area kantor instansi pemerintahan, misalnya di Bappeda, yang memakan biaya mencapai 1,4 miliar rupiah.
Anggota DPRD yang berasal dari Fraksi Gerindra, Suherman, menganggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan keperluan aktual masyarakat.
Menurut dia, uang dari pajak seharusnya dipergunakan untuk merehabilitasi jalan-jalan yang sering dimanfaatkan oleh publik secara umum, bukannya mengobati luka pada jalanan di area dalam kompleks perkantoran pemerintah.
“Diketahui adanya alokasi dana signifikan dari OPSEN PKB untuk renovasi jalan di area kantor. Kami menganggap ini bukan prioritas. Terdapat banyak jalanan warga yang sudah sangat rusak, khususnya yang berada di sekitar permukiman atau daerah wisata. Namun, pilihan mereka adalah melakukan perbaikan pada jalan di halaman kantor yang menurut pandangan kami masih pantas digunakan,” ungkapnya saat memberi keterangan kepada media pada hari Senin, 15 April.
Apa pun itu tidak mengacu pada perbedaan antara proyek yang dimaksud dan penilaian Perda APBD 2025 Kabupaten Belitung oleh Pemerintah Provinsi.
Menurut dia, penilaian itu malah menggarisbawahi kebutuhan akan pengembangan fasilitas infrastruktur yang mensupport industri pariwisata.
Dalam laporan penilaian tersebut diketahui bahwa pembangunan infrastrukturnya seharusnya mendukung industri pariwisata serta kelancaran pergerakannya. Namun pada praktiknya, lebih ditekankan untuk memperbaiki jalanan di area parkir kantor ini. Kami menganggap hal ini kurang tepat,” ungkapnya dengan tegas.
Kelompok Fraksi Gerindra menyatakan bahwa implementasi dari proyek ini tampaknya dilakukan dengan terburu-buru. Dia menjelaskan bahwa pihak yang memenangkan tender telah diputuskan pada tanggal 10 Maret, meskipun dalam esensinya, acara itu dinilai bukanlah hal yang sangat mendesak.
“Saya menganggap ini terlalu cepat. Pemerintah seharusnya lebih menekankan pada pembangunan infrastuktur yang dampak positifnya dapat langsung dirasakan oleh publik,” jelasnya.
Awat menegaskan bahwa sebagai perwakilan rakyat, mereka memiliki kewajiban untuk mengingatkan agar pengelolaan dananya harus benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum.
(del)
