JAKARTA, ITNews
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapannya terhadap berita tentang Kepala Desa Cikahuripan dari Kecamatan Cisolok, yaitu Jaro Midun, yang telah menggunakan STNK kendaraannya sebagai jaminan di RSUD Pelabuhanratu guna mendapatkan perawatan medis bagi salah satu warga desanya.
Dedi menyatakan sudah bersentuhan dengan Jaro Midun dan memperoleh data yang menunjukkan penduduk itu tak punya Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Kepala Desa Jaro Midun karena sudah berani menolong masyarakatnya. Saya sempat khawatir dengan jumlah tagihan, namun ternyata tagihannya cuma senilai Rp 1,7 juta dan sisa pembayaran yaitu Rp 1,2 juta belum diselesaikan,” ungkap Dedi lewat video yang diposting di akun Instagram @dedimulyadi71 pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025.
Dedi mengatakan bahwa rumah sakit harus terus menyediakan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan medis, tanpa melihat apakah mereka memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau tidak.
“Ini merupakan tanggung jawab kita,” katanya.
Di samping itu, Dedi juga menggarisbawahi kepentingan komunikasi dan kerjasama dalam urusan pemerintah lokal.
Dia mengungkapkan bahwa seorang ketua desa mestinya bisa dengan cepat bersinergi dengan instansi terkait, misalnya Dinas Kesehatan, serta pemerintahan kabupaten setempat.
“Saya tak paham dengan masalah di Sukabumi. Sesuatu yang sederhana kayak gini malah dibesar-besarkan sebagai suatu peristiwa penting, cumaRp 1,7 juta kok bisa jadi beban berat buat dituntaskan,” katanya.
Dedi pun mengharapkan agar para camat dan bupati di Jawa Barat meningkatkan kualitas komunikasinya.
“Waktunya kita menjadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang mendatangi orang lain, bukan menjadi pemimpin yang diurus dan hanya menanti kedatangan informasi,” demikian katanya.
Insiden yang menyeret nama Jaro Midun berlangsung pada jum’at dini hari (23/5/2025), saat salah satu penduduk kampung mengunjungi kediamannya dengan harapan ia dapat membantu anggota keluarganya untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
“Warga setempat mengantar orang tua mereka yang sedang sakit sekitar pukul 8 malam. Kami sempat khawatir dan langsung bertindak dengan menyediakan oksigen dari rumahku sendiri,” jelas Jaro ketika diwawancara oleh ITNews melalui panggilan telpon pada hari Senin, (26/5/2025).
Setelah diantarkan ke RSUD Pelabuhanratu, Jaro menyampaikan bahwa penduduknya itu tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan juga tak punya dana untuk menutupi biaya pengobatannya.
Namun begitu, Jaro menentukan untuk memberikan kesempatan pada penduduknya supaya mendapat pengobatan lebih awal. Dia menjelaskan, “Sekitar jam 13:00 setelah dilakukan penanganan medis, pasien telah disetujui untuk kembali ke rumah mereka. Saat saya mengunjungi fasilitas tersebut, total biayanya adalah Rp 1.870.000,” imbuhnya.
Dari keseluruhan biaya perawatannya, Jaro hanya memiliki uang senilai Rp 500.000.
Rumah sakit kemudian menuntut jaminan dengan bentuk barang-barang berharga untuk memastikan pasien bisa keluar dari rumah sakit.
“Saya sudah membayar uang muka sebesar Rp 500.000 dan menggunakan STNK saya sebagai agunan supaya pasien dapat kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan besok saya akan menyelesaikan semua proses lainnya,” ungkap Jaro.
Jaro ingin Pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa menyisihkan kembali dana untuk Kartu Indonesia Sehat kepada warga tidak mampu sehingga orang-orang dengan kondisi ekonomi terbatas akan semakin mudah mendapatkan pelayanan medis tanpa biaya.
