ADVERTORIAL
PESAWARAN INSIDE
— Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sekali lagi mengukir pencapaian yang membanggakan di bidang manajemen keuangan lokal. Bagi kali berapapun, Pemkab Lampura sukses mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., pada acara formal yang berlangsung di Aula Krakatau, kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025.
Pada pidatonya, Bupati Hamartoni menggarisbawahi bahwa mendapatkan opini WTP merupakan buah dari usaha bersama semua staf pemerintahan yang telah secara konsisten memelihara urusan administratif dengan rapi, taat pada peraturan, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Opini WTP ini bukan hanya pencapaian administratif, melainkan tanggungan penting yang perlu kami pelihara. Ini mengukur tekad kami untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkelanjutan,” kata Hamartoni.
Pada saat yang sama, Kepala BPK RI untukProvinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, mengapresiasiperaturan waktu dan kepatuhan penyusunan LKPD oleh pemda setempat diLampung. Dia juga menekankan akankepentingannya integritasdalam manajemen anggaran gunakan kelancaran warga negaranya.
“Kami menghargai upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk mempertahankan keterbukaan serta pertanggunganjawaban pada setiap rupiah yang dikendalikan. Ini mencerminkan komitmen kita semua terhadap pengelolaan keuangan negara,” jelas Nugroho.
Penyerahan LHP ini juga dimeriahkan dengan keberadaan kepala daerah dari seluruh Provinsi Lampung, pemimpin DPRD, dan petugas berpangkat tinggi BPK RI.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menginginkan kesuksesan ini sebagai dorongan bagi peningkatan mutu dalam pengaturan keuangan serta penyediaan layanan kepada masyarakat, dengan tujuan mencapai suatu pemerintahan yang jujur dan dapat diandalkan. ***
