ITNews.CO.ID – JAKARTA.
Pemerintah berencana untuk menyalurkan semua penjualan produk yang mendapat subsidi seperti pupuk dan gas 3 kg melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Demikian informasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, yang berlangsung di gedung parlemen pada hari Senin, 26 Mei.
“Semua produk yang mendapat subsidi akan diarahkan kepada koperasi berwarna merah putih termasuk gas serta pupuk,” jelas Budi.
Budi mengatakan bahwa nanti KopDes Merah Putih akan mengejar berbagai macam bisnis yang disesuaikan dengan kemampuan lokal dan permintaan penduduk sekitar.
“Kegiatan musyawarah desa ini mendapat dukungan dari berbagai macam usaha yang ada di dalam desa, termasuk warung kelontong,apotek dan klinik, kantornya koperasi,unit penyimpanan peminjaman,uang gudang,dan layanan logistik,beserta aktivitas bisnis lainnya sesuai dengan potensi setempat,” terang Budi.
Namun dalam implementasinya, Budi menyebutkan bahwa Kopdes Merah Putih tidak dapat berfungsi dengan mandiri. Menurut dia, diperlukan dukungan dari beberapa pihak seperti halnya waralaba Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berskala luas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga sektor swasta.
Selanjutnya, Budi menunjukkan bahwa pembentukan KopDes Merah Putih dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu dengan mendirikan koperasi baru, memperluas koperasi yang telah berdiri, atau melakukan peremajaan terhadap koperasi.
Untuk mendukung perkembangan dan pembaruan koperasi yang telah berdiri, pemerintah telah menggandeng Ikatan Notaris Indonesia sehingga tarif pembuatan akta menjadi lebih terjangkau yaitu senilai Rp 2.500.000 setiap akta.
“Ini karena proses pembaharuan dan regenerasi memerlukan penyesuaian pada anggaran utama,” tambah Budi.
Kemenkop melaporkan bahwa sampai tanggal 25 Mei 2025, sudah ada 47.630 koperasi desa berwarna merah putih terbentuk, ini setara dengan 57,02% dari tujuan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Secara detail, provinsi dengan persentase pendirian koperasi desa tertinggi adalah Lampung yang mencapai 95%, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 90,6%, dan Jawa Tengah dengan angka 89%.
Sementara itu, provinsi dengan tingkat kematian terendah adalah Papua Pegunungan yang mencapai 0,04%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 0,6% dan Papua Barat Daya dengan angka 2,17%.
