Internet dan Informasi
— Co-Founder dari Institut untuk Studi Keamanan dan Strategis (ISESS), Khairul Fahmi menyebutkan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi goncangan besar berupa perubahan struktural. Salah satu contohnya adalah perselisihan tariff antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.
“Lebih dari sekadar melibatkan dua negara, hal ini mencakup pihak-pihak proxy serta sejumlah alat lainnya, yang bisa mengacaukan perdagangan dunia, tapi juga memiliki potensi untuk merevolusi struktur keselamatan dan ekonomi global,” ungkap Khairul Fahmi pada acaranya yang bertajuk
Menyikapi Efek Perang Harga Internasional terhadap Perekonomian Negara
, Sabtu (19/4).
Fahmi menyatakan bahwa Indonesia ditekan agar harus memilih kubu atau berpihak pada sekelompok kuat tertentu. Sementara itu, Indonesia merupakan bangsa dengan filosofi diplomasi internasional bernama bebas aktif. Akan tetapi, posisi netral semacam ini tak lagi mencukupi, pasalnya tanah air kita diharuskan untuk bertindak lebih maju dan merumuskan taktik-strategi penting secara mandiri.
“Langkah yang salah dapat memiliki konsekuensi serius untuk posisi Indonesia. Ini tidak benar-benar mengejutkan, karena Presiden Prabowo Subianto sudah meramalkan hal ini jauh sebelum menjadi presiden dan juga sering kali menyampaikan peringatan tentang tingkat kesulitan dari berbagai tantangan global yang dihadapi oleh Indonesia,” ungkap Khairul Fahmi.
Selama periode pergantian rezim, variasi dalam keputusan pemerintah merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi memerlukan durasi tertentu untuk menginterpretasikan tujuan dari aturan-aturan baru tersebut dan kondisi ini mungkin menciptakan goncangan. Sampai saat ini, ia merasa bahwa tindakan-tindakan oleh pemerintah tetap pada rute yang benar.
“Tantangan utamanya tidak sekadar tentang isi dari kebijakan tetapi juga cara penyampaian dan komunikasi kebijakan tersebut kepada masyarakat agar dapat mengurangi ketakutan publik, khususnya para pemain pasar,” jelas Khairul Fahmi.
Fahmi menyatakan bahwa pihak berwenang telah melakukan beberapa tindakan nyata. Misalnya, mereka mengirim rombongan perunding ke Amerika Serikat serta membangun kemitraan dengan negara-negara asing lainnya. Semua itu bertujuan untuk mendapatkan opsi bantuan finansial tambahan.
Selain itu, tantangan tarif Donald Trump bisa menjadi keuntungan Indonesia, karena memiliki pasar besar, yang memungkinkan Indonesia membangun aliansi alternatif.
“Apabila Indonesia dapat mengambil keuntungan dari kesempatan itu, maka bukan saja akan mendapat pasar, namun juga kerja sama serta investasi dari negera-negara lain,” tegas Khairul Fahmi.
Berkenaan dengan kontroversi mengenai keikutsertaan Indonesia di dalam kelompok BRICS, ada pendapat yang menyatakan bahwa dampak positif secara langsung pada bidang ekonomi mungkin belum begitu terasa. Akan tetapi, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa ini adalah tahap awal yang dapat memperluas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dan juga menciptakan potensi-potensi baru yang belum pernah ditemui sebelumnya.
Dia menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo beraiman agar perekonomian tidak semata-mata mencari laba, namun juga bertujuan melindungi rakyat serta menguatkan ketahanan negeri.
”Ekonomi harus menjadi bagian dari strategi keamanan nasional, agar kebijakan ekonomi tidak mengganggu stabilitas nasional. Namun, penting juga untuk memastikan kinerja menteri yang tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Khairul Fahmi.
Pada saat bersamaan, Andi Anggana menekankan bahwa Indonesia sedang berurusan dengan depresiasi rupiah yang telah mencapai angka antara Rp 16.500 sampai mendekati Rp 17.000. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penundaan dalam transaksi karena adanya ketakutan para investor terkait kondisi ekonomi.
Dari sudut pandang geopolitis, ia melanjutkan, Indonesia berada di tengah-tengah tensi global, termasuk sengketa antar negara seperti konflik Rusia-Ukraina, tegangan di wilayah Timur Tengah, serta persaingan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang bisa mempengaruhi stabilitas energi dan makanan nasional.
“Karena posisi Indonesia yang menjalin hubungan erat dengan Tiongkok dan Amerika Serikat membutuhkan pendekatan yang cermat, walaupun hal ini kadang-kadang dipandang sebagai sikap yang kurang cepat. Dengan menjadi bagian dari kelompok internasional seperti G20 dan BRICS, Indonesia dapat membuka peluang untuk membuat pasar baru serta mendorong kerja sama win-win,” jelas Andi.
Mantan Ketua Pusat Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastra se-Indonesia Muhammad Arsyi Haykel menyebutkan bahwaperlambatan ekonomi dunia serta tensi geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah dan perang antara Rusia dengan Ukraina, bisa memberikan dampak kepada Indonesia.
Di samping itu, tarif balasan sebanyak 32% yang dipasang oleh Amerika Serikat turut menjadi hambatan, walaupun disetujui penundaannya oleh Donald Trump. Menyongsong situasi tersebut, Indonesia harus bersiap untuk merespons efeknya serta mencari keuntungan dari opsi pasar lain sebagai respons terhadap kenaikan bea cukai bagi negara-negara mitra perdagangan dengan AS.
“Mengingat adanya fragmentasi di seluruh dunia, pemerintah harus merancang taktik yang efektif guna memastikan ketahanan internal serta mendorong kepentingan negara,” jelas Muhammad Arsyi Haykal.
