News IT
Invasi produk impor berharga rendah yang dihasilkan dari tindakan dumping kian membayangi kelangsungan industri tekstil dan kimia lokal. Beberapa pakar teknik serta pemain industri telah menekankan kepada pemerintah untuk secepatnya menerapkan Kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), dengan tujuan melindungi industri vital negara kita dan mempertahankan adanya lapangan pekerjaan bagi para sarjana teknik.
Telah diketahui bahwa Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mendapati adanya tindakan dumping dari para eksporir asal Tiongkok. Hal tersebut tentunya bukan saja merugikan bagi industri dalam negeri, melainkan juga mencegah pencapaian tujuan investasi pada bagian awal rantai pasokan sektor tekstil.
Terhadap masalah tersebut, Ketua BKK-PII dari Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII), Sripeni Inten Cahyani, menekankan perlunya langkah cepat oleh pemerintah untuk memelihara jalannya suplai dalam industri hilirisasi ekosistem tekstil dengan sistematis. Tujuannya adalah agar kelebihan Indonesia pada masa lalu—yang mencakup kesinambungan rantai pasok industri tekstil mulai dari hulu sampai hilir layaknya negeri Tiongkok dan India—dapat direalisasikan kembali.
Peranan pemerintah lewat regulasi dan keputusan-keputusannya ditujukan untuk memastikan bahwa sektor industri saat ini bertahan dengan baik dan bisa menggunakan teknologi produksi yang lebih cekatan, sambil juga mendapatkan minat dalam hal penanaman modal bagi pengembangan industri baru. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), terdapat niat investasi bernilai USD250 juta atau kira-kira setara dengan Rp4 triliun pada nilai tukar Rupiah yaitu Rp16.425, apabila Bea Masuk Ayak Alih Deras (BMAD) diterapkan.
“Hanya dengan adanya klarifikasi mengenai arah tujuan serta dukungan dari pemerintahan saja, para investor tentu akan tertarik untuk berinvestasi jika diberikan sinyal yang jelas dan peraturan yang stabil oleh pemerintah. Harapannya adalah tidak ada hal-hal yang telah berfungsi baik namun kemudian dihentikan, sedangkan sektor-sektor baru mendapatkan perlakuan istimewa,” ungkapnya dalam wawancara dengan News IT pada hari Sabtu (24/5/2025).
Di samping itu, Inten juga menyatakan bahwa kelangsungan industri lokal amat penting untuk mensupport visi Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% serta kedaulatan energi. Apalagi, kepala negara tersebut merancang pembangunan pusat pengolahan minyak dengan kapasitas tertinggi yang bakal menghasilkan barang-barang petrokimia, hasil ini selanjutnya akan diambil alih oleh bagian awal rantai produksi pada industri tekstil.
Karena itu, BMAD menjadi penting karena bisa membantu semua pihak serta menjamin kelancaran rantai pasokan industri untuk menghindari ketergantungan pada produk impor. Tetapi apabila diabaikan, semangat nasionalis Presiden Prabowo yang sering disuarakan tentang perlindungan sektor lokal patut diragukan, mungkin saja hanyalah sekadar kata-kata tanpa tindakan nyata.
“Bila impor tetap dilakukan tanpa adanya pengawasan, maka industri dalam negeri dapat lumpuh. Selain itu, proyek-proyek penting semacam pendirian pabrik petrokimia atau pelabuhan yang digagas Pemerintah Prabowo mungkin tak bisa dijalankan lagi,” ungkapnya dengan tegas.
Oleh karena itu, Inten mengkritik kurangnya proteksi dari pihak pemerintahan. Meskipun demikian, Indonesia adalah salah satu dari hanya tiga negara di planet ini yang mempunyai rangkaian suplai tekstil terkompleks setelah Tiongkok dan India.
“Tetapi berbeda dengan kedua negara itu yang mendukung industri mereka, Indonesia malah mengizinkan sektor ini dirugikan oleh barang impor yang murah. Eksistensi bisnis tekstil kita tengah meredup. Jika produksi dalam negeri dapat memenuhi permintaan, maka hindari impor. Namun jika masih kurang mampu, harus ada dukungan untuk meningkatkan kapasitas. Pemimpin tak boleh buta akan hal ini,” tandasnya.
Dia pun mengomentari perilaku beberapa pebisnis yang bersifat individualistik. “Mereka lebih suka membeli benang impor karena harganya terjangkau. Namun begitu diimplementasikan pembatasan, mereka langsung melakukan protes. Padahal data dari KADI membuktikan ada praktek dumped harga produk asing,” ungkapnya.
Artinya, BMAD bukanlah penghalang pasar, tapi alat pertahanan negara dalam menjaga ekosistem industri. Jika pemerintah serius ingin membangun pabrik petrokimia, kilang, atau menyerap tenaga kerja lulusan teknik, maka proteksi terhadap industri dasar harus menjadi prioritas utama.
Sekarang, pilihan terletak pada pihak pemerintah. Apakah mereka akan mengizinkan sektor lokal hancur akibat banjirnya barang impor, atau justru memutuskan untuk bertindak dengan sigap dan tanpa ragu demi melindungi dasar-dasar ekonomi negara.
“Pakar kami dan tokoh-tokoh teknis memiliki kepedulian besar pada betapa krusialnya melindungi industri kimia serta petrokimia dalam negeri. Sebab, jika bagian awal rantai pasarnya ini lumpuh, para engineer lulusan akan beralih kemana? Oleh karena itu, ditekankan perlunya memelihara keseluruhan sistem tersebut,” demikian penuturannya.
(*)
