Laporan Jurnalis Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE-
Setelah mendapatkan penyeraan wewenang Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dari Bupati Nabire Mesak Magai di bulan April 2025 yang lalu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera melaksanakan proses pengawasan.
Tindakan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengawasi performa, serta menganalisis dan menyempurnakan kegiatan operasional rumah sakit sehingga mencapai standar terbaiknya.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyatakan bahwa laporan hasil pengawasan sudah dirilis.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyarankan agar Bupati Nabire secepatnya mengadakan_audit_internal_di_RSUD_tersebut.
“Maka, pilihan untuk menyerahkan pengawasan ke BPKP, akuntan publik, atau institusi otonom lainnya tergantung pada mereka sendiri. Sebab, mereka merupakan pemegang saham dari RSUD Nabire,” jelas Meki saat berbicara dengan para wartawan di Nabire, Senin (26/5/2025).
Menurut Nawipai, setelah melakukan_audit menyeluruh, baru Pemerintah Provinsi Papua Tengah bisa mendiskusikan pengaturan manajemen rumah sakit umum daerah Nabire untuk masa depan.
Dia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah mengenali area-area rentan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
“Nanti diperlukan audit menyeluruh. Bila hal tersebut tak dijalankan, permasalahan RSUD Nabire enggak bakal terselesaikan. Gubernur nggak mau menerima RSUD Nabire tanpa adanya audit terlebih dahulu, karena pihak umum dapat memandang sang gubernur sebagai pejabat yang malas, meski telah ada surat dari bupati,” tegas Nawipa.
“Para pemiliknya adalah mereka (Pemerintah Daerah Nabire), sehingga semuanya tergantung pada Bupati Nabire. Apabila ingin kami yang bertanggung jawab, maka_audit harus dilaksanakan,” imbuhnya.
Mantan Bupati Paniai itu menggarisbawahi bahwa seluruh kewajiban audit ada di tangan Bupati Nabire serta dewan pengawas RSUD Nabire.
Sekilas sebelumnya, Bupati Nabire Mesak Magai mengungkapkan keinginannya untuk melepas RSUD kepada Provinsi Papua Tengah guna meningkatkan kinerja yang lebih baik.
Pemberian ini dikarenakan situasi di RSUD Nabire semakin menarik perhatian masyarakat karena beragam keluhan yang mencerminkan adanya krisis pengelolaan. (*)
