OKE FLORES.COM –
Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sekali lagi menegaskan kepada semua pejabat daerah agar serius dalam pengelolaan dana lokal.
Pada ajang penghargaan SPM Awards 2025 yang diselenggarakan di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Jakarta pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, Tito mengingatkan kembali bahwa alokasi dana daerah seharusnya difokuskan pada enam bidang layanan esensial.
“Bila telah keluar dari program, bagaimana bisa ditemukan dananya? Jika anggarannya tak tersedia, maka layanan tersebut tentu saja tidak dapat berjalan,” tegas Tito.
Apa saja enam layanan dasar tersebut?
- Pendidikan
- Kesehatan
- Tugas-tugas publik dan perencanaan wilayah
- Pembangunan perumahan bagi masyarakat umum serta area tempat tinggal
- Keamanan, keteraturan publik, serta proteksi warga
- Sosial
Inilah enam kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya jadi fokus utama dalam menyusun serta melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pengawasan Ketat dari Pusat
Tito pun menyebutkan bahwa Kemendagri sudah mempersiapkan suatu sistem pemantauan untuk implementasi SPM. Seluruh wilayah akan dinilai sesuai dengan sasaran prestasi kerja yang telah diatur.
Untuk wilayah dengan performa yang memuaskan, insentif serta pujian akan diserahkan. Sementara itu, bagi mereka yang kurang cermat, siap-siap untuk menerima peringatan tertulis dan umumkan secara terbuka.
“Teguran ini bukan hanya untuk kepala daerah. Aku juga akan sampaikan kepada Ketua DPRD serta seluruh fraksinya. Biar mereka mengetahui bahwa pemimpin wilayah mereka tak mempedulikan layanan dasar,” ungkap Tito dengan nada yang serius.
Iklim Persaingan dan Pencapaian Inovatif Wilayah
Menteri Dalam Negeri menginginkan bahwa dengan adanya sistem tersebut, akan timbul suasana persaingan sehat di antara daerah yang mana setiap wilayah saling berkompetisi untuk menyediakan layanan terunggul kepada penduduknya. Dia pun mendukung kemunculan gagasan-gagasan baru serta penemuan-penemuan demi memastikan bahwa penyediaan fasilitas fundamental tidak saja beroperasi, tetapi juga secara bertahap ditingkatkan mutunya.
“Gubernur yang bertindak sebagai perwakilan dari pemerintahan pusat pun dituntut untuk mengkoordinasikan serta menjamin bahwa implementasi keenam standar pemeliharaan ini dapat berlangsung secara efektif dalam area kekuasaannya,” jelasnya.
Lurus dan tidak mengenal kompromi, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sinyal yang sangat jelas kepada semua pejabat daerah: fokus pada kebutuhan masyarakat, bukan proyek-proyek formalistis. Penyediaan layanan esensial tak sekadar tanggung jawab, melainkan hak dari setiap warganegara yang harus dilindungi oleh pemerintah.
“Jika dana tidak tersedia, maka hal itu tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memantau proses mulai dari perencanaan awal hingga berubah menjadi APBD,” ungkap Tito Karnavian. ***
