PR GARUT
– Proyek Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci), yang dulunya diandalkan sebagai bagian dari Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai triliun rupiah, saat ini menghadapi ketidaktentuan lagi. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Sony Wibowo, menjelaskan bahwa proyek tersebut masih berada dalam tahap perhitungan ulang karena adanya keputusan untuk mengefisiensikan anggaran oleh pemerintah pusat.
Saat sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana agar proses tender ulang untuk proyek Tol Getaci dapat dijalankan pada awal tahun 2025. Tetapi, mengingat perkembangan baru-baru ini, ketepatan jadwal tersebut menjadi lebih tidak pasti lagi.
“Tol Getaci proyek saat ini sedang mengalami penilaian ulang dan perhitungan kembali untuk disesuaikan dengan kebijakan efisiensi fiskal yang diumumkan oleh pemerintah,” jelas Sony seperti dikutip dari pernyataan resminya.
Tol Getaci direncanakan berkelanjutan dengan panjang total mencapai 206,65 kilometer yang akan menjembatani daerah Gedebage (Kota Bandung) sampai ke Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini amat ditunggu-tunggu karena memiliki dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi koneksi wilayah bagian selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta mereduce tekanan pada rute nasional selatan.
Namun, karena kontraktor dari konsorsium sebelumnya tidak dapat melanjutkan pekerjaan, pembangunan jalan tol secara efektif berhenti. Beberapa area tanah telah dilepaskan di wilayah-wilayah seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, tetapi masih belum ada arahan yang pasti tentang apa langkah selanjutnya.
Keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan publik serta pemerintah lokal. Berbagai pihak mengkritik tujuan dari projek tersebut, khususnya lantaran pembangunan fasilitas umum pada rute selatan seringkali dirasa kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan rute utara yang lebih dekat ke pesisir atau Pantura.
Pada saat yang sama, pihak pemerintahan lokal di area sekitar jalur Getaci menginginkan adanya komunikasi serta kejelasan dari pemerintah nasional. Di luar pengaruh pada bidang ekonomi, keraguan tentang projek ini turut mempersulit proses merancang zona pembangunan dan menarik investasi di wilayah yang terpengaruh.
Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang jadwal lelang ulang atau penunjukan investor baru untuk proyek tersebut. Tanpa adanya informasi pasti mengenai perkembangan Tol Getaci, masyarakat hanya dapat menantikan petunjuk kebijakan pemerintah seputar jalur toll yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi wilayah selatan Jawa.
